Berantas Hoaks Dan Berita Bohong, Apa Yang Perlu Dilakukan Masyarakat Dan Media?

Padang (Minangsatu) - Perlu upaya cerdas masyarakat untuk menghindar dari paparan simpang siur informasi yang diragukan kebenarannya, antara lain dengan melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi tersebut.

Demikian disampaikan pengajar ilmu komunikasi dari Universitas Andalas (Unand), Rahmi Surya Dewi, saat dihubungi Minangsatu, Kamis (4/7) berkenaan dengan masifnya hoak yang berseliweran di media sosial (medsos). 

Apalagi di tengah hiruk pikuk mobilisasi isu saat pemilihan presiden (pilpres) yang baru berlalu, persebaran hoaks dan fake news cukup masif. Maklum, dua kubu yang sedang berjuang memenangi pilpres tahu belaka bahwa mobilisasi isu, kontra isu atau pengalihan isu adalah bagian dari strategi pemenangan.

Misalnya hebohnya masyarakat, kala itu, oleh berita kematian ratusan petugas Kelompok Petugas Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS). Banyak akun medsos yang menyebar info bahwa mereka meninggal lantaran diracun!

Ada pula yang meminta pemerintah supaya bertanggungjawab terhadap kejadian yang dikatakan sudah masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Semua itu, mirisnya, juga sempat memicu media pers (medpers) untuk ikut memberitakan. Namun tanpa mau susah-susah untuk mendalami, dalam bentuk investigasi ataupun liputan mendalam (indepth reporting).

Dan masyarakat pun terbelah secara diametral, mengikuti dominasi kekuatan kubu di kawasan. Serta memamah berita (hoaks dan fake news) yang tersebar masif. Kala itu, anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar menyebutnya sebagai "tsunami informasi".

Terkait hoaks dan fake news, Rahmi Surya Dewi menilau dua hal itu berbeda. "Hoaks saya maknai sebagai memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  Atau bisa diartikan juga menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Ada perbedaan dengan fake news yang bisa diartikan berita bohong," tutur Dewi. 

Kata Dewi, biasanya fake news akan lebih cepat bisa diketahui oleh orang. "Tapi kalau hoaks kadang tanpa disadari oleh orang jika tidak teliti mengamati atau tingkat literasi yang rendah," tuturnya. 

Dikatakan, hoaks dan fake news, kedua-duanya banyak beredar dan masif. "Hanya saja saya melihat orang sering mencampur adukkan antara fake news dengan hoaks.  Sehingga menjadikan kebanyakan orang bingung,  mana yang sesungguhnya yang benar?"

Disebutkan, hoaks bisa dilakukan oleh siapa saja,  baik kelompok ataupun individu. "Hoaks menjadi masif,  pada saat begitu banyak orang atau tokoh politik melakukan pencitraan yang berlebihan, ini yang sering tidak disadari oleh orang," ulas Dewi. 

Untuk meminimalisir hoaks, Dewi menyarankan perlu diberikan penyadaran kepada masyarakat dan kelompok yang memproduksi hoaks dengan kajian penelitian kritis.

Sementara itu, terkait dengan fake news, pengajar di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Priyambodo RH menekankan supaya wartawan senantiasa memperkuat fakta dengan cara mewawancarai narasumber yang kredibel dan kapabel. "Pers harus senantiasa memperkuat fakta-wawancara dengan narsum kredibel & kapabel. Dan menyajikan fakta terbaru, diperbarui dan referensi yang relevan," pungkasnya.

Sedangkan Ahmad Djauhar, salah seorang anggota Dewan Pers mengatakan bahwa salah satu upaya Dewan Pers untuk meminimalkan hoaks dan fake news adalah dengan melakukan literasi media. "Cara yang selama ini ditempuh, misalnya melakukan literasi media di seluruh wilayah Indonesia untuk menebar pemahaman bahwa  entitas media haruslah konsisten menerapkan prinsip jurnalisme, sehingga tidak akan terjebak atau terseret untuk menghasilkan produk pemberitaan berbasis hoaks atau berita palsu," ungkapnya.

Selain itu, imbuh Ahmad Djauhar, Dewan Pers juga mendorong media-media untuk mencari cara buat mengkonter berita palsu. "Dewan Pers juga mendorong upaya sekelompok media untuk memperkuat upaya mereka menggalang pembentukan working group yang menghasilkan lembaga seperti "Cek Fakta" guna meng counter berita palsu, hoaks, fitnah, dan sebagainya yang akan membahayakan kebenaran aliran informasi di tengah-tengah masyarakat."

Senada dengan itu, Rahmi Surya Dewi mengakui untuk memberangus fake news, medpers harus ikut berperan. "Nah ini salah satu bentuk literasi media, jika yang memposting adalah akun anonim,  ini yang mesti jangan repost lagi (oleh media). Karena akun-akun yang gak jelas,  diduga,  atau besar kemungkinan si produsen hoaks," tukasnya. 

Khusus berkenaan dengan akun anonim, terutama yang dipakai di medsos, Dewi mengakui bahwa itu kemungkinan adalah produsen hoaks. Apakah perlu regulasi dari pihak pemerintah untuk menertibkan akun anonim itu? "Mengenai regulasi pemerintah, ini bukan ranah saya. Hanya menurut saya,  ini bagian dari proses pendewasaan masyarakat kita dalam menggunakan media sosial," ujarnya.

Menurut pengamatan Dewi,  hanya sekelompok kecil orang yang menjadi perusak (yang memproduksi dan menebar hoaks serta fake news) di negeri ini, termasuk di berbagai media. "Yahh mungkin 10 % saja,  90% dari masyarakat kita adalah orang baik,  tetapi yang 90% ini justru menjadi" "korban " nya, ungkap Dewi. 

Berkenaan dengan kompok yang 10% itu, yakni akun anonim, menurut Dewi mudah mengidentifikasinya. "Saya pikir bisa diketahui,  tapi untuk mengetahui siapa pemilik akun tersebut, ini yang susah. Jadi kalau sudah menemukan indikasi,  atau ciri-ciri akun anonim,  sebaiknya jangan di- repost atau dikomentari postingannya. Ini yang mungkin masih lemah di masyarakat kita," keluhnya.

Ahmad Djauhar justru menilai bahwa regulasi terkait larangan penyebaran hoaks tidak perlu ada. "Saya kira tidak harus ada, karena sudah ada hukum positif yang mengaturnya. Yang diperlukan hanyalah moral suasion (gerakan moral berupa ajakan dan bujukan, red) kepada pelaku media dan lembaga-lembaga yang mungkin dapat menjadi acuan kebenaran bagi masyarakat seperti LSM, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan sebagainya," pungkasnya. 

Apa yang dikemukakan Dewi, Priyambodo dan Ahmad Djauhar--tentu saja sesuai kepakaran serta dedikasi mereka selama ini--berujung pada bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan hoaks dan fake news secara cerdas. Sehingga begitu "tsunami informasi" terjadi lagi, jangan sampai menelan "korban" lagi. 

Ya, semuanya berpulang pada kita, pada anda.